Ketika PKH Salah Sasaran: Nepotisme di Balik Bantuan Sosial yang Merugikan Rakyat Kecil
Mengungkap realita pahit di balik program bantuan pemerintah yang seharusnya menolong yang membutuhkan
"Dia sudah punya rumah bagus, kebun yang menghasilkan banyak, tapi masih dapat PKH. Sementara tetangga yang benar-benar susah malah tidak dapat apa-apa."
Kalimat di atas mungkin terdengar familiar di telinga kita. Percakapan serupa sering terdengar di warung-warung, di pojok-pojok RT, atau dalam obrolan santai warga. Program Keluarga Harapan (PKH) yang seharusnya menjadi solusi bagi kemiskinan, justru kerap menimbulkan kecemburuan sosial karena salah sasaran.
PKH: Harapan yang Tersandera Nepotisme
Program Keluarga Harapan adalah program bantuan sosial bersyarat yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sangat miskin. Sasaran utamanya adalah keluarga miskin yang memiliki ibu hamil, anak usia 0-6 tahun, anak usia sekolah 7-18 tahun, lanjut usia 60 tahun ke atas, dan penyandang disabilitas berat.
Namun dalam praktiknya, tidak sedikit kasus di mana penerima PKH justru adalah keluarga yang secara ekonomi sudah mampu. Yang lebih menyakitkan lagi, hal ini terjadi bukan karena kesalahan sistem, melainkan karena adanya permainan kotor di tingkat grassroot.
"Permasalahan pada penetapan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) menyebabkan terjadinya masalah lain seperti perubahan data penerima manfaat PKH tidak sesuai dengan hasil proses validasi data calon penerima manfaat PKH serta timbulnya kecemburuan sosial."
Akar Masalah: Ketika Kekuasaan Disalahgunakan
Fenomena PKH yang salah sasaran bukanlah kebetulan. Ada pola sistematis yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan di level pemerintahan desa. Berdasarkan data yang mengejutkan, analisis terhadap 591 putusan dalam kasus korupsi Dana Desa (2015-2024) mengungkap 640 terdakwa dengan kerugian negara mencapai Rp 598,13 miliar. Enam dari 10 pelaku adalah kepala desa, diikuti bendahara desa (10,6 persen).
Yang terjadi adalah:
- Nepotisme Keluarga: Keluarga pejabat desa, RT, atau yang punya kedekatan dengan pengambil keputusan mendapat prioritas
- Manipulasi Data: Data kemiskinan dimanipulasi untuk memasukkan orang-orang tertentu sebagai penerima
- Lemahnya Pengawasan: Kurangnya kontrol dari tingkat kecamatan dan kabupaten
- Budaya Diam: Masyarakat yang tahu tapi tidak berani melaporkan karena takut konflik sosial
Dampak yang Merusak Sendi-Sendi Masyarakat
Ketika PKH salah sasaran, dampaknya tidak hanya soal uang. Ada kerusakan sosial yang lebih dalam:
1. Ketimpangan Sosial yang Semakin Melebar
Keluarga yang benar-benar miskin tidak mendapat bantuan, sementara yang sudah mampu malah mendapat tambahan penghasilan. Ini memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin di tingkat desa.
2. Hilangnya Kepercayaan pada Pemerintah
Masyarakat mulai sinis terhadap program-program pemerintah. Mereka menganggap semua program hanyalah "bagi-bagi" untuk orang dekat penguasa.
3. Kecemburuan Sosial yang Memecah Belah
Tetangga yang tadinya rukun bisa menjadi saling curiga dan iri. Yang tidak dapat bantuan merasa diperlakukan tidak adil, sementara yang dapat merasa tidak nyaman karena tekanan sosial.
Kisah Nyata dari Lapangan
"Kadang saya merasa jengkel dengan kondisi ini... yang sudah secara ekonomi mampu kok malah dapat bantuan," keluh seorang warga bernama Triwanto. Kalimat ini mewakili perasaan jutaan rakyat kecil yang menyaksikan ketidakadilan di depan mata mereka sendiri.
Siapa yang Bertanggung Jawab?
Pertanyaan ini sering muncul: siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas kekacauan ini?
Pemerintah Pusat (Kemensos)
Kemensos bertanggung jawab atas sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar penetapan penerima. Pemerintah pusat baru akan mengimplementasikan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) mulai April 2025 untuk meningkatkan ketepatan sasaran. Ini menunjukkan bahwa sistem lama memang bermasalah.
Pemerintah Desa - Yang Paling Bertanggung Jawab
Berdasarkan analisis, pemerintah desa memiliki tanggung jawab terbesar karena:
- Mereka yang paling mengetahui kondisi riil warga
- Proses seleksi melalui musyawarah desa yang mereka pimpin
- Ketidaktepatnya sasaran bansos difaktori kurang maksimalnya musyawarah desa secara periodik
- Memiliki kepentingan dan akses untuk memanipulasi data
RT/RW dan Masyarakat
RT seharusnya menjadi filter pertama, namun sering kali ikut terlibat dalam permainan ini. Sementara masyarakat, meski mengetahui ketidakadilan, sering kali memilih diam karena berbagai alasan.
Fenomena "Karma" di Balik Ketidakjujuran
Menariknya, banyak warga yang mengamati bahwa mereka yang mengambil bantuan bukan haknya seringkali mengalami "ujian hidup" beberapa tahun kemudian. Entah itu sakit parah, usaha bangkrut, atau masalah keluarga yang rumit.
Dari sudut pandang spiritual, ini sejalan dengan keyakinan bahwa "murka Allah pada siapa saja yang mengambil hak milik orang lain tercantum dalam dalil Al-Qur'an dan hadits." Dari sisi psikologis, hidup dalam ketidakjujuran menciptakan beban mental yang bisa mempengaruhi kesehatan dan pengambilan keputusan.
Yang pasti, terlepas dari apakah itu "karma" atau kebetulan, tindakan mengambil bantuan yang bukan haknya tetap salah secara moral dan merugikan orang yang benar-benar membutuhkan.
Solusi yang Bisa Dilakukan
Untuk Masyarakat:
- Laporkan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota - lewati level desa yang bermasalah
- Gunakan Call Center Kemensos: 119 untuk pelaporan langsung
- Manfaatkan Aplikasi LAPOR! untuk pengaduan online
- Aktif dalam Musyawarah Desa untuk mengawasi proses seleksi
Untuk Pemerintah:
- Digitalisasi penuh proses seleksi penerima bantuan
- Audit mendadak secara berkala ke desa-desa
- Sanksi tegas bagi aparat yang terbukti memanipulasi data
- Transparansi data penerima bantuan untuk masyarakat umum
Haruskah Pemerintah Desa Dihapus?
Ide radikal untuk menghapus pemerintah desa memang pernah muncul. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sempat memberikan kebolehan mengubah status desa menjadi kelurahan. Namun, ini bukanlah solusi yang tepat karena:
- Desa adalah identitas dan institusi masyarakat yang mengakar
- Demokrasi lokal akan hilang
- Pelayanan akan semakin jauh dari masyarakat
- Kearifan lokal bisa punah
Solusi yang lebih realistis adalah memperkuat sistem pengawasan dan transparansi, bukan menghapus institusinya.
Penutup: Harapan di Tengah Kekecewaan
PKH yang salah sasaran bukan hanya soal kehilangan uang negara senilai miliaran rupiah. Ini soal hancurnya kepercayaan masyarakat, rusaknya kohesi sosial, dan terampasnya hak-hak dasar mereka yang benar-benar membutuhkan.
Sebagai rakyat kecil, mungkin kita merasa tidak berdaya menghadapi sistem yang korup. Tapi ingatlah, perubahan dimulai dari kesadaran dan keberanian kecil. Ketika semakin banyak orang yang berani bersuara, semakin besar tekanan untuk perbaikan sistem.
Bantuan sosial adalah amanah rakyat untuk rakyat. Ketika amanah itu dikhianati, bukan hanya kerugian materi yang terjadi, tapi juga kerusakan moral dan sosial yang butuh puluhan tahun untuk diperbaiki.
Mari kita jaga program-program pemerintah agar tepat sasaran. Bukan demi pemerintah, tapi demi sesama kita yang benar-benar membutuhkan uluran tangan.
Komentar
Posting Komentar